LP2DH CALL FOR PAPER 2017




Assalamualaikum wr wb
Hidup Mahasiswa!!!!!

Dalam rangka memperingati Dies Natalis Lembaga Pengkajian, Penalaran dan Diskusi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (LP2DH FH ULM) yang ke-18, LP2DH FH ULM mengadakan "Call For Paper" sebagai rangkaian kegiatan Dies Natalis. 
Untuk itu kami mengundang kawan-kawan kaum intelektual muda untuk berpartisipasi dalam "Call For Paper" dengan mengirimkan makalah tentang berbagai subtema terkait dengan tema Konferensi.

Tema :
DINAMIKA HAM DI INDONESIA

Sub Tema :
1. HAM dan Nilai-Nilai Tradisional
2. HAM dan Kebebasan Berpendapat
3. Relasi HAM dan Islam
4. HAM dan Kesetaraan Gender

Tenggat Waktu :
1. Pendaftaran 
30 Agustus - 11 September 2017

2. Pengiriman Judul dan Abstrak 
30 Agustus - 17 September 2017

3. Seleksi Abstrak 
18 - 23 September 2017 

4. Pengumuman Lolos Abstrak 
24 September 2017

5. Daftar Ulang Peserta 
25 September - 1 Oktober 2017

6. Pengumpulan Full Paper
25 September - 22 Oktober 2017

7. Penjurian Full Paper 
23 - 27 Oktober 2017

8. Konferensi 
28 Oktober 2017

Fasilitas :
- Plakat Semua Peserta Konferensi 
- Konsumsi
- Penginapan Peserta
- Sertifikat 
- City Tour

Diperuntukkan untuk Kamu Mahasiswa/i se- Indonesia yang sedang menempuh S1 
So..
Tunggu apalagi??
Persiapkan Diri Kalian !!!

Informasi Lebih Lanjut :
No Hp/ WA : 
0857-5401-2450 ( Helmi)
Id Line : oktarina_1509 (Oktarina)

Formulir Peserta Dapat Didownload Di Sini :
Term Of Reference (TOR) Dapat Didownload Di Sini :
- Download
Ig : lp2dh_fhunlam
Facebook : lp2dh fh unlam
Line OA : @qfv2310o


#Diesnatalis18
#LP2DH

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penggunaan Sistem Electronic Voting dalam Pemilu 2024

  Kajian oleh: LP2DH Editor: Muhammad Rifki      E-voting atau Electronic voting adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Sistem pemungutan ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana beberapa pemilihan lokal telah berhasil menggunakan E-voting. Keuntungan dari E-voting meliputi transparansi, efisiensi, pengurangan kecurangan, dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, termasuk masalah kredibilitas, keamanan data, penghilangan interaksi sosial, dan kendala lingkungan terkait infrastruktur teknologi. Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan dan kredibilitas sistem E-voting seperti melalui pelatihan dan peningkatan SDM dalam keahlian networking yang berperan penting dalam mengatasi risiko keamanan dan integritas data Pemilih.'       ...
Baca selengkapnya

Revisi Aturan Masa Tenang Sebelum Hari Pemungutan Suara untuk Mencegah Kampanye Bawah Tangan yang Mengganggu Independensi Pemilih

  Kajian Oleh: LP2DH Editor: Putri Ramadhaniah      Masa tenang, sebuah frasa yang sarat akan makna dalam perhelatan demokrasi. Tiga hari menjelang pencoblosan diibaratkan sebagai momen jeda untuk merenungkan pilihan tanpa terpapar hiruk pikuk kampanye. Pernyataan ini didukung dengan adanya peraturan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4) tentang Pemilihan Umum yang melarang segala bentuk kampanye baik melalui media sosial, media massa, media cetak maupun publikasi survei elektabilitas. Namun, fakta di lapangan kerap kali bersinggungan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang netral tak jarang disalahgunakan untuk kampanye terselubung ( black campaign ). Black campaign melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran demokrasi yang berbahaya. Hal ini dapat menyesatkan publik, merusak citra kandidat lain, dan memicu polarisasi di masyarakat. Realita menunjukkan celah regulasi dan minimnya penegakan hukum membuat masa tenang layaknya sebuah ilus...
Baca selengkapnya

“Saya Hanya Mengikuti Perintah Atasan” Adalah Pembelaan Yang Dibenarkan Jika Bawahan Melakukan Kesalahan Dalam Militer

 Kajian oleh : LP2DH Editor : Raisa Rizqiya      “Saya hanya mengikuti perintah atasan” mencerminkan sikap bahwa seseorang bawahan telah melaksanakan tugas atau instruksi yang diberikan oleh atasan atau komandan mereka. “Saya hanya mengikuti perintah atasan” adalah pembelaan yang dibenarkan jika bawahan melakukan kesalahan terjadi dalam militer. Di dalam militer terdapat budaya hierarki atau komando yang ketat dimana setiap bawahan harus mengikuti setiap perintah atasannya. Di Militer bawahan tidak diajarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan harus mengikuti keputusan atasannya. Atasan cenderung memegang kendali terhadap bawahannya karena bawahan terikat terhadap atasannya. Dilihat dari akar filosofisnya yaitu berdasarkan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai atasan memiliki kewajiban sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Begitu pula dengan bawahan yang memiliki kewajiban harus ...
Baca selengkapnya