Supersemar is Transfer Authority ?

Supersemar  is Transfer Authority ?


         Surat Perintah Sebelas Maret atau yang disingkat menjadi Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando strategis Angkatan Darat (Pengkostrad) untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. latar belakang di keluarkannya supersemar adalah terjadinya kekacauan di wilayah Indonesia setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding sebagai dalang terjadinnya penculikan terhadap 6 Jenderal dan 1 Perwira Angkatan Darat (AD). Pemerintahan Orde Baru menyebut peristiwa tersebut dengan nama G30S/PKI. Pada saat itu Mayor Jendral (Mayjen) Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) mengambil inisiatif untuk mengambil puncak pimpinan AD. Meskipun setelah peristiwa 30 september itu terjadi, Presiden Soekarno menunjuk Mayjen Pranoto Rekso Samudro sebagai komandan operasi pemulihan keamanan. Namun perintah itu nampaknanya tidak diindahkan oleh Mayjen Soharto yang tetap mengambil alih pimpinan AD. dan kemudian memberengus orang-orang yang disinyalir sebagai anggota PKI. Opersi pemberengusan tersebut terus terjadi setidaknya sampai maret 1996. Disisi lain demonstrasi besar-besaran terus terjadi menuntut Presiden Soekarno untuk memulihkan keadaan. Terdapat Tiga tuntutan utama yaitu pertama, turunkan harga, Kedua,rombak akbinet Dwikora dan yang ketiga, bubarkan PKI. Keadaan Indonesia pada saai tu sangat rawan dari sinilah kisah Supersemar yang menjadi landasan Orba itu di mulai.
Untuk memulihakan kondisi keamanan negara, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah tentang pemulihan konsisi keamanan yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret yang disebut Supersemar yang isinya berupa instruksi Presiden Soekarno kepada Mayjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan saat itu. Soeharto dianggap salah menafsirkan kata “Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Revolusi” yang digunaknnya sebagai dasar dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Yang masih menjadi pertanyaan kenapa Mayjen Soekarno bisa membuabarkan sebuah partai politik dengan adanya penafsiran yang menggunakan supersemar sebagai dasar untuk membubarkan partai politik sedangkan seperti  yang kita tau  yang berwenang membubarkan partai politik adalah Presiden  yang dalam hal ini adalah Soekarno. Surat putusan untuk membubarkan PKI diminta Soekarno untuk segera dicabut karena Soekarno merasa Soeharto telah kelewat batas dari apa yang diperintahkan oleh Presiden Soekarno namun Soeharto menolak. Kemudian Soekarno membuat surat Perintah Tigabelas Maret (Supertasmar) yang  menyatakan bahwa Supersemar itu tidak sah . Dalam Supertasmar menganut tiga poin yang petama, mengigatkan bahwa Supersemar 1966 itu sifatnya adalah teknis.administratif, tidak politik, semata-mata adalah suratperintah mengenai tugas keamanan bagi rakyat dan pemerintah, untuk keamanan dan kewibawaan Presiden/Pangti/Mandataris MPRS. Kedua, Soeharto tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang melampaui bidang dan tanggung jawabnya, sebab bidang politik adalah wewenang langsung Presiden, pembubaran suatu partai politik hal presiden semata-mata. Ketiga, Soeharto diminta datang menghadap Presiden di istana untuk memberikan laporannya. Tetapi Soeharto beranggapan bahwa apa yang dilakukannya sudah berdasarkan atas tanggung jawabnya sendiri. Dari sinilah dapat dilihat bahwa ada pembangkangan yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno dalam mejalannkan tugasnya. Sehingga dapat diasumsikan bahwa saat itulah Soeharto ingin melakukan “kudeta” terhadap Soekarno.
Kudeta adalah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara yang illegal atau mengulingkan seorang penguasa untuk menduduki suatu jabatan yang tinggi, proses penggulingan tersebut biasannya dilakukan secara brutal dengan penculikan,penganiayaan bahkan pembunuhan semua pejabat tinggi yang bekerja sama dengan seorang penguasa. Berdasarkan asumsi di atas bahwa Soeharto melakukan pembangkangan terhadap Soekarno yang tetap membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) padahal telah ditentang oleh Soekarno sampai ia mengeluarkan Surat Perintah tiga belas maret (Supertasmar) tetapi tetap tidak diindahkan oleh Soeharto. Soekarno mempunyai alasan tersendiri mengapa ia tidak ingin membubarkan PKI karena ia tau bahwa sebenarnya PKI tidak mungkin melakukan kudeta terhadap dirinya, Soekarno mengetahui bahwa aksi yang dilakukan  PKI dengan mana G30S/PKI hanya bertujuan untuk menumpas rencana kudeta Militer yang akan dilakukan oleh sekelompok perwira tinggi yang menamakan dirinya sebagai Dewan Jendral, Tetapi lagi-lagi soekarno tidak punya bukti yang otentik atas pernyataannya tersebut. Orang-orang pada masa Orba juga menyebut peristiwa ini sebangai “Kudeta Merangkak” yaitu serangkaian kegiatan untuk mengambil kursi kepresidenan secara bertahap sejak oktober 1965-1966 keluarnya Supersemar sampai Soeharto menjadi Presiden. Kalau peristiwa ini dilihat secara keseluruhan Soeharto melakuakn 4 tahapan kudeta kepada Soekarno sampai pada akhirnya ia menjadi presiden. Ke-4 tahap tersebut yaitu :

1. Menyingkirkan pesaingnya di angkatan darat
Soeharto membiarkan terjadinya pembunuhan terhadap para jenderal oleh pelaku gerakan G30S/PKI dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi yang bermotif dendam dan stategi mencapai puncak pimpinan Angkatan darat. Soeharto tidak hanya keras terhadap pihak-pihak yang dianggapnya lawan seperti  achmad Yani, Nasution dan Panjaitan.
2. Membubarkan PKI
Soeharto membubarkan PKI yang pada saat itu adalah rival tentara sampai saat itu karena seperti yang sudah diceritakan diatas PKI ingin menumpas rencana kudeta Militer yang akan dilakukan oleh sekelompok perwira tinggi yang menamakan dirinya sebagai Dewan Jendral.
3. melemahkan kekuatan pendukung Soekarno
Soeharto melakukan penangkapan terhadap 15 menteri yang dianggap loyal dengan Soekarno atas tuduhan terlibat dengan G30S/PKI.
4. pengambilan alih kekuasaan Presiden soekarno
Lewat Supersemar Soekarno berhasil mengambil alih kekuasaan Presiden meskipum dua tahun kemudian Soeharto beru bisa menduduki jabatan sebagai Presiden tetapi Supersemar iilah yang menjadi cikal bakal peralihan kekuasaan Presiden kepada Soeharto.

Kembali ke tema awal setelah dijelaskan bagaimana munculnya supersemar dan apa saja yang  menjadi penyebab munculnya supersemar tersebut. Masihakah beranggapan bahwa Supersemar tersebut merupakan alat yang diajadikan untuk peralihan kekuasaan yang sejatinya hanyalah instruksi untuk memulihakan keadaan negara agar kembali menjadi kondusif. Tetapi karena ada yang melihat bahwa Supersemar tersebut bisa dijadikan alat untuk “mengkudetakan” penguasa atas segala keserakahan, ego sendiri, dan kesewenang-wenangan golongan tertentu untuk berusahan menduduki suatu jabatan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Sekali lagi Supersemar bukanlah peralihan kekuasaan tetepi surat yang berisi intruksi kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan saat itu.
Sejenak kita tinggalkan masalah supersemar yang dijadikan alat peralihan seorang Presiden dan “kudeta merangkak” yang terjadi di masa itu, tidak relevan jika kita sebagai generasi bangsa masih mempersoalkan peralihan-peralihan kekuasaan pada masa lalu, mari kira berusaha untuk bankit dan “berdamai” dengan sejarah dengan cara menerima perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebagai fakta yang tak terhindarkan dengan segala peristiwa-peristiwa baik yang baik ataupun buruknya baik yang manisnya maupun pahitnyanya. Kita terima saja segala kenangan yang ditinggalkan oleh pemimpin kita terdahulu karena pemimpin kita telah mengkorbankan segala apa yang ada pada dirinya untuk membuat Indonesia lebih baik di tahun yang akan datang, karena sejatinya apa yang pemimpin-pemimpin kita perbuat pada masa itu adalah untuk mencapai keadilan semata dengan cara yang berbeda-beda pula. Mari kita lihat perkembangan Orde Lama sampai dengan Orde Baru yang di pimpin oleh dua tokoh yang menjadi pembahasan kali ini.
1. Presiden Soekarno (Orde Lama)
Soekarno sebagai Bapak Proklamator kemerdekaan Indonesia sangat membenci dasar-dasar pemikiran barat termasuk sistem ekonomi liberal/kapitalis. Soekarno menganggap sistem kapitalis/liberalis selama penjajahan Belanda dianggap benar-benar menyengsarakan rakyat Indonesia untuk mengimbangi kekuatan ekonomi barat yang berlandaskan kapitalis/liberalis Indonesia harus menerapkan pemikiran dari Marhaenisme yaitu Marxisme. Tetapi baru pada tahun 1959 paham kapitalis/liberalis ditolak dengan diberlakukannya lagi UUD 1945 sebagai landasar dari sistem ekonomi nasional.
kelemahan dari Orde Lama ialah :
a) Perekonomian berjalan tidak mulus kareana ketidak stabilan politik dalam negeri decerminkan oleh beberapan pemberontakan di berbagai wilayah.
b) Kondisi perekonomian di Orde Lama hampir mengalami stagflasi selama 1965-1966dengan PDB hanya 0,5 persen dan 0,6 persen.
c) Kehancuran ekonomi Indonesia diakhir periode orde lama juga didorong oleh hiperinflasi yang pada tahun 1966 mencapai 650 persen.
kelebihan dari Orde Lama :
a) Berani menentang Kapitalisme yang dianut perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda.
b) Menasionalisasi/pengambilan alih perusahaan-perusahaan asing termasuk perusahaan Belanda.
2. Presiden Soeharto (Orde Baru)
Pada masa orde baru yang lahir pada tahun 1966 sistem ekonomi berubah total. Berbeda dengan orde lama dalam orde baru yang di ambil alih oleh Soeharto, paradikma pembangunan ekonomi pengarah pada penerapan sisten ekonomi pasar bebas (Demokrasi Ekonomi) dan politik ekomomi diarahkan pada upaya-upaya dan cara-cara menggerakkan kembali roda ekonomi, Pemerintahan orde baru menjalin hubungan baik dengan pihak baratdan menjahui ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB)dan lembaga-lembaga dunia lainnyaseperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IFM) yang putus pada zaman Soekarno. Dengan membaiknya hubungan Indonesia dengan kedua lembaga donor tersebut, Indonesia mendapat pinjaman untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintahyang sumber danany berasal dari pinjaman bilateral sari sejumlah negara Barat seperti AS, Inggris dan Belanda.
kelebihan dari orde baru ialah :
a) Selama masa pemerintahannya kebijakan-kebijakan ini dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran manghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar namun tidak merata di Indonesia.
b) Korupsi meraja lela terutama dibagian internal.
c) Kesenjangan antara kaum kaya dan miskin sangat terlihat.
Kelebihan dari orde baru :
a) Perkembangan DDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari AS$1000.
b) Indonesia mengalami surplus beras yang akhirnya diimpor dari India.

Itulah beberapa kelebihan dan kelemahan dari Orde lama dan Orde baru dari dua sosok Presiden Indonesia dari sedikit gambaran tersebut dapat kita nilai sendiri gaya pemerintahan mana yang pas menurut kita, Orde lama yang menolak dengan tegas adanya sistem ekonomi yang berdasarkan kapitalisme/liberalis sehingga perusahaan asing tidak bisa masuk ke Indonesia yang mengakibatkan ekonomi kita penurun tetapi berdampak bagus kedepannya. Atau denga Orde baru yang membuka seluas-luasnya pasar bebas sehingga perusahaan luar bisa masuk ke negara kita meskipun disatu sisi akan berdampak membaiknya ekonomi di negara kita tetapi dampak kedepannya akan sangat memberatkan bagi bangsa Indonesia akibat hutang dan eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam Indonesia.
 Surat Perintah Sebelas Maret atau yang disingkat menjadi Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando strategis Angkatan Darat (Pengkostrad) untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. latar belakang di keluarkannya supersemar adalah terjadinya kekacauan di wilayah Indonesia setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965.
 Pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding sebagai dalang terjadinnya penculikan terhadap 6 Jenderal dan 1 Perwira Angkatan Darat (AD). Pemerintahan Orde Baru menyebut peristiwa tersebut dengan nama G30S/PKI. Pada saat itu Mayor Jendral (Mayjen) Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) mengambil inisiatif untuk mengambil puncak pimpinan AD. Meskipun setelah peristiwa 30 september itu terjadi, Presiden Soekarno menunjuk Mayjen Pranoto Rekso Samudro sebagai komandan operasi pemulihan keamanan. Namun perintah itu nampaknanya tidak diindahkan oleh Mayjen Soharto yang tetap mengambil alih pimpinan AD. dan kemudian memberengus orang-orang yang disinyalir sebagai anggota PKI. Opersi pemberengusan tersebut terus terjadi setidaknya sampai maret 1996. Disisi lain demonstrasi besar-besaran terus terjadi menuntut Presiden Soekarno untuk memulihkan keadaan. Terdapat Tiga tuntutan utama yaitu pertama, turunkan harga, Kedua,rombak akbinet Dwikora dan yang ketiga, bubarkan PKI. Keadaan Indonesia pada saai tu sangat rawan dari sinilah kisah Supersemar yang menjadi landasan Orba itu di mulai.

 Untuk memulihakan kondisi keamanan negara, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah tentang pemulihan konsisi keamanan yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret yang disebut Supersemar yang isinya berupa instruksi Presiden Soekarno kepada Mayjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan saat itu. Soeharto dianggap salah menafsirkan kata “Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Revolusi” yang digunaknnya sebagai dasar dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Yang masih menjadi pertanyaan kenapa Mayjen Soekarno bisa membuabarkan sebuah partai politik dengan adanya penafsiran yang menggunakan supersemar sebagai dasar untuk membubarkan partai politik sedangkan seperti yang kita tau yang berwenang membubarkan partai politik adalah Presiden yang dalam hal ini adalah Soekarno. Surat putusan untuk membubarkan PKI diminta Soekarno untuk segera dicabut karena Soekarno merasa Soeharto telah kelewat batas dari apa yang diperintahkan oleh Presiden Soekarno namun Soeharto menolak. Kemudian Soekarno membuat surat Perintah Tigabelas Maret (Supertasmar) yang menyatakan bahwa Supersemar itu tidak sah . Dalam Supertasmar menganut tiga poin yang petama, mengigatkan bahwa Supersemar 1966 itu sifatnya adalah teknis.administratif, tidak politik, semata-mata adalah suratperintah mengenai tugas keamanan bagi rakyat dan pemerintah, untuk keamanan dan kewibawaan Presiden/Pangti/Mandataris MPRS. Kedua, Soeharto tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang melampaui bidang dan tanggung jawabnya, sebab bidang politik adalah wewenang langsung Presiden, pembubaran suatu partai politik hal presiden semata-mata. Ketiga, Soeharto diminta datang menghadap Presiden di istana untuk memberikan laporannya. Tetapi Soeharto beranggapan bahwa apa yang dilakukannya sudah berdasarkan atas tanggung jawabnya sendiri. Dari sinilah dapat dilihat bahwa ada pembangkangan yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno dalam mejalannkan tugasnya. Sehingga dapat diasumsikan bahwa saat itulah Soeharto ingin melakukan “kudeta” terhadap Soekarno.

 Kudeta adalah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara yang illegal atau mengulingkan seorang penguasa untuk menduduki suatu jabatan yang tinggi, proses penggulingan tersebut biasannya dilakukan secara brutal dengan penculikan,penganiayaan bahkan pembunuhan semua pejabat tinggi yang bekerja sama dengan seorang penguasa. Berdasarkan asumsi di atas bahwa Soeharto melakukan pembangkangan terhadap Soekarno yang tetap membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) padahal telah ditentang oleh Soekarno sampai ia mengeluarkan Surat Perintah tiga belas maret (Supertasmar) tetapi tetap tidak diindahkan oleh Soeharto. Soekarno mempunyai alasan tersendiri mengapa ia tidak ingin membubarkan PKI karena ia tau bahwa sebenarnya PKI tidak mungkin melakukan kudeta terhadap dirinya, Soekarno mengetahui bahwa aksi yang dilakukan PKI dengan mana G30S/PKI hanya bertujuan untuk menumpas rencana kudeta Militer yang akan dilakukan oleh sekelompok perwira tinggi yang menamakan dirinya sebagai Dewan Jendral, Tetapi lagi-lagi soekarno tidak punya bukti yang otentik atas pernyataannya tersebut. Orang-orang pada masa Orba juga menyebut peristiwa ini sebangai “Kudeta Merangkak” yaitu serangkaian kegiatan untuk mengambil kursi kepresidenan secara bertahap sejak oktober 1965-1966 keluarnya Supersemar sampai Soeharto menjadi Presiden. Kalau peristiwa ini dilihat secara keseluruhan Soeharto melakuakn 4 tahapan kudeta kepada Soekarno sampai pada akhirnya ia menjadi presiden. Ke-4 tahap tersebut yaitu :
1. Menyingkirkan pesaingnya di angkatan darat
Soeharto membiarkan terjadinya pembunuhan terhadap para jenderal oleh pelaku gerakan G30S/PKI dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi yang bermotif dendam dan stategi mencapai puncak pimpinan Angkatan darat. Soeharto tidak hanya keras terhadap pihak-pihak yang dianggapnya lawan seperti achmad Yani, Nasution dan Panjaitan.
2. Membubarkan PKI
Soeharto membubarkan PKI yang pada saat itu adalah rival tentara sampai saat itu karena seperti yang sudah diceritakan diatas PKI ingin menumpas rencana kudeta Militer yang akan dilakukan oleh sekelompok perwira tinggi yang menamakan dirinya sebagai Dewan Jendral.
3. melemahkan kekuatan pendukung Soekarno
Soeharto melakukan penangkapan terhadap 15 menteri yang dianggap loyal dengan Soekarno atas tuduhan terlibat dengan G30S/PKI.
4. pengambilan alih kekuasaan Presiden soekarno
Lewat Supersemar Soekarno berhasil mengambil alih kekuasaan Presiden meskipum dua tahun kemudian Soeharto beru bisa menduduki jabatan sebagai Presiden tetapi Supersemar iilah yang menjadi cikal bakal peralihan kekuasaan Presiden kepada Soeharto.
 
 Kembali ke tema awal setelah dijelaskan bagaimana munculnya supersemar dan apa saja yang menjadi penyebab munculnya supersemar tersebut. Masihakah beranggapan bahwa Supersemar tersebut merupakan alat yang diajadikan untuk peralihan kekuasaan yang sejatinya hanyalah instruksi untuk memulihakan keadaan negara agar kembali menjadi kondusif. Tetapi karena ada yang melihat bahwa Supersemar tersebut bisa dijadikan alat untuk “mengkudetakan” penguasa atas segala keserakahan, ego sendiri, dan kesewenang-wenangan golongan tertentu untuk berusahan menduduki suatu jabatan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Sekali lagi Supersemar bukanlah peralihan kekuasaan tetepi surat yang berisi intruksi kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan saat itu.
 Sejenak kita tinggalkan masalah supersemar yang dijadikan alat peralihan seorang Presiden dan “kudeta merangkak” yang terjadi di masa itu, tidak relevan jika kita sebagai generasi bangsa masih mempersoalkan peralihan-peralihan kekuasaan pada masa lalu, mari kira berusaha untuk bankit dan “berdamai” dengan sejarah dengan cara menerima perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebagai fakta yang tak terhindarkan dengan segala peristiwa-peristiwa baik yang baik ataupun buruknya baik yang manisnya maupun pahitnyanya. Kita terima saja segala kenangan yang ditinggalkan oleh pemimpin kita terdahulu karena pemimpin kita telah mengkorbankan segala apa yang ada pada dirinya untuk membuat Indonesia lebih baik di tahun yang akan datang, karena sejatinya apa yang pemimpin-pemimpin kita perbuat pada masa itu adalah untuk mencapai keadilan semata dengan cara yang berbeda-beda pula. Mari kita lihat perkembangan Orde Lama sampai dengan Orde Baru yang di pimpin oleh dua tokoh yang menjadi pembahasan kali ini.
1. Presiden Soekarno (Orde Lama)
Soekarno sebagai Bapak Proklamator kemerdekaan Indonesia sangat membenci dasar-dasar pemikiran barat termasuk sistem ekonomi liberal/kapitalis. Soekarno menganggap sistem kapitalis/liberalis selama penjajahan Belanda dianggap benar-benar menyengsarakan rakyat Indonesia untuk mengimbangi kekuatan ekonomi barat yang berlandaskan kapitalis/liberalis Indonesia harus menerapkan pemikiran dari Marhaenisme yaitu Marxisme. Tetapi baru pada tahun 1959 paham kapitalis/liberalis ditolak dengan diberlakukannya lagi UUD 1945 sebagai landasar dari sistem ekonomi nasional.
kelemahan dari Orde Lama ialah :
a) Perekonomian berjalan tidak mulus kareana ketidak stabilan politik dalam negeri decerminkan oleh beberapan pemberontakan di berbagai wilayah.
b) Kondisi perekonomian di Orde Lama hampir mengalami stagflasi selama 1965-1966dengan PDB hanya 0,5 persen dan 0,6 persen.
c) Kehancuran ekonomi Indonesia diakhir periode orde lama juga didorong oleh hiperinflasi yang pada tahun 1966 mencapai 650 persen.
kelebihan dari Orde Lama :
a) Berani menentang Kapitalisme yang dianut perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda.
b) Menasionalisasi/pengambilan alih perusahaan-perusahaan asing termasuk perusahaan Belanda.
2. Presiden Soeharto (Orde Baru)
Pada masa orde baru yang lahir pada tahun 1966 sistem ekonomi berubah total. Berbeda dengan orde lama dalam orde baru yang di ambil alih oleh Soeharto, paradikma pembangunan ekonomi pengarah pada penerapan sisten ekonomi pasar bebas (Demokrasi Ekonomi) dan politik ekomomi diarahkan pada upaya-upaya dan cara-cara menggerakkan kembali roda ekonomi, Pemerintahan orde baru menjalin hubungan baik dengan pihak baratdan menjahui ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB)dan lembaga-lembaga dunia lainnyaseperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IFM) yang putus pada zaman Soekarno. Dengan membaiknya hubungan Indonesia dengan kedua lembaga donor tersebut, Indonesia mendapat pinjaman untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintahyang sumber danany berasal dari pinjaman bilateral sari sejumlah negara Barat seperti AS, Inggris dan Belanda.
kelebihan dari orde baru ialah :
a) Selama masa pemerintahannya kebijakan-kebijakan ini dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran manghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar namun tidak merata di Indonesia.
b) Korupsi meraja lela terutama dibagian internal.
c) Kesenjangan antara kaum kaya dan miskin sangat terlihat.
Kelebihan dari orde baru :
a) Perkembangan DDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari AS$1000.
b) Indonesia mengalami surplus beras yang akhirnya diimpor dari India.
 
 Itulah beberapa kelebihan dan kelemahan dari Orde lama dan Orde baru dari dua sosok Presiden Indonesia dari sedikit gambaran tersebut dapat kita nilai sendiri gaya pemerintahan mana yang pas menurut kita, Orde lama yang menolak dengan tegas adanya sistem ekonomi yang berdasarkan kapitalisme/liberalis sehingga perusahaan asing tidak bisa masuk ke Indonesia yang mengakibatkan ekonomi kita penurun tetapi berdampak bagus kedepannya. Atau denga Orde baru yang membuka seluas-luasnya pasar bebas sehingga perusahaan luar bisa masuk ke negara kita meskipun disatu sisi akan berdampak membaiknya ekonomi di negara kita tetapi dampak kedepannya akan sangat memberatkan bagi bangsa Indonesia akibat hutang dan eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam Indonesia.