RUU Penyiaran Larangan Investigasi Jurnalis, Apakah Bentuk Pengekangan Berekspresi?

 Kajian Oleh: LP2DH

Editor: Risti Alfinatu Zahra

    RUU Penyiaran yang sedang dibahas DPR merupakan salah satu regulasi yang mempunyai dampak besar terhadap industri media dan informasi di Indonesia. Salah satu dampak utama dari RUU Penyiaran ini adalah adanya potensi pembatasan kebebasan berekspresi.

     Pada Pasal 50B ayat (2) huruf c terkait larangan liputan investigasi jurnalistik dapat membatasi ruang gerak jurnalis dan media untuk melaporkan berita secara independen. Walaupun jika ditelaah pasal ini lebih mengarah ke ekslusivitas yang mana pemerintah mungkin ingin mencegah hoax dari pandangan pribadi. Hanya saja pers sebagai pilar keempat demokrasi jika dibatasi seperti itu dapat berpotensi menurunkan kualitas demokrasi. Masyarakat akan sulit mendapatkan informasi yang objektif dan akurat yang pada gilirannya bisa mengurangi partisipasi publik dalam proses demokrasi.

    Selain itu, RUU Penyiaran tersebut dikhawatirkan memberi kekuasaan yang terlalu besar terhadap pemerintah untuk mengatur isi media yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah sehingga dapat disalahgunakan. Ditambah lagi sejak awal penyusunan RUU Penyiaran tersebut tidak melibatkan Dewan Pers dalam proses pembuatannya. Padahal dalam proses penyusunan UU harusnya ada partisipasi penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Namun, hal ini tidak terjadi dalam penyusunan draf RUU Penyiaran. Secara keseluruhan RUU Penyiaran ini banyak menuai kritik karena beberapa pasal berpotensi membatasi kebebasan pers dan berekspresi. Sebaiknya DPR meninjau kembali beberapa pasal yang bermasalah dan memastikan proses pembahasan RUU Penyiaran dilakukan dengan terbuka terhadap partisipasi masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penggunaan Sistem Electronic Voting dalam Pemilu 2024

  Kajian oleh: LP2DH Editor: Muhammad Rifki      E-voting atau Electronic voting adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Sistem pemungutan ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana beberapa pemilihan lokal telah berhasil menggunakan E-voting. Keuntungan dari E-voting meliputi transparansi, efisiensi, pengurangan kecurangan, dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, termasuk masalah kredibilitas, keamanan data, penghilangan interaksi sosial, dan kendala lingkungan terkait infrastruktur teknologi. Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan dan kredibilitas sistem E-voting seperti melalui pelatihan dan peningkatan SDM dalam keahlian networking yang berperan penting dalam mengatasi risiko keamanan dan integritas data Pemilih.'       ...
Baca selengkapnya

Revisi Aturan Masa Tenang Sebelum Hari Pemungutan Suara untuk Mencegah Kampanye Bawah Tangan yang Mengganggu Independensi Pemilih

  Kajian Oleh: LP2DH Editor: Putri Ramadhaniah      Masa tenang, sebuah frasa yang sarat akan makna dalam perhelatan demokrasi. Tiga hari menjelang pencoblosan diibaratkan sebagai momen jeda untuk merenungkan pilihan tanpa terpapar hiruk pikuk kampanye. Pernyataan ini didukung dengan adanya peraturan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4) tentang Pemilihan Umum yang melarang segala bentuk kampanye baik melalui media sosial, media massa, media cetak maupun publikasi survei elektabilitas. Namun, fakta di lapangan kerap kali bersinggungan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang netral tak jarang disalahgunakan untuk kampanye terselubung ( black campaign ). Black campaign melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran demokrasi yang berbahaya. Hal ini dapat menyesatkan publik, merusak citra kandidat lain, dan memicu polarisasi di masyarakat. Realita menunjukkan celah regulasi dan minimnya penegakan hukum membuat masa tenang layaknya sebuah ilus...
Baca selengkapnya

“Saya Hanya Mengikuti Perintah Atasan” Adalah Pembelaan Yang Dibenarkan Jika Bawahan Melakukan Kesalahan Dalam Militer

 Kajian oleh : LP2DH Editor : Raisa Rizqiya      “Saya hanya mengikuti perintah atasan” mencerminkan sikap bahwa seseorang bawahan telah melaksanakan tugas atau instruksi yang diberikan oleh atasan atau komandan mereka. “Saya hanya mengikuti perintah atasan” adalah pembelaan yang dibenarkan jika bawahan melakukan kesalahan terjadi dalam militer. Di dalam militer terdapat budaya hierarki atau komando yang ketat dimana setiap bawahan harus mengikuti setiap perintah atasannya. Di Militer bawahan tidak diajarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan harus mengikuti keputusan atasannya. Atasan cenderung memegang kendali terhadap bawahannya karena bawahan terikat terhadap atasannya. Dilihat dari akar filosofisnya yaitu berdasarkan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai atasan memiliki kewajiban sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Begitu pula dengan bawahan yang memiliki kewajiban harus ...
Baca selengkapnya