Internal Law Debate Competition IV

LP2DH!!!
LUAR BIASA!!!

Sabtu, 16 Desember 2017 sedang berlanngsung kegiatan Internal Law Debate Competition (ILDC) yang diselenggarakan oleh LP2DH FH UNLAM melalui Divisi Debat Hukum, bertempat diruang rapat Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, dengan skema pertandingan dimulai babak penyisihan, babak 1/8, babak 1/4, babak semifinal hingga terakhir yakni babak final.ILDC ini diperuntukkan kepada anggota baru LP2DH yakni angkatan ke-VIII saja. "Kegiatan ini merupakan agenda tahunan dari Divisi Debat Hukum LP2DH yang ke-IV, bertujuan untuk menjaring calon - calon debaters yang telah dilatih selama ini guna menunjukkan skill individu public speaking mereka" menurut Lara Rukmala selaku ketua pelaksana kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan salah satu syarat yang harus dilalui peserta agar dapat mengikuti Upgrading pada nantinya. Peserta sangat berantusias mengikuti kegiatan ini, hampir sepenuhnya dari anggota angkatan VIII mengikuti kegiatan ini walaupun ada beberapa orang yang tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut. Tidak luput harapan dari Manager Divisi Debat juga, "Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini dapat melatih anggota baru untuk berdebat, guna mempersiapkan mereka agar siap bertanding dikancah nasional, serta mencari bibit - bibit debaters yang baru" ungkap Irene Meuthia Putri selaku Manager Divisi Debat Hukum LP2DH FH UNLAM.













Penasaran siapa pemenang ILDC tahun ini?
Ikuti terus berkembangan dari ILDC ke-IV LP2DH 



Agenda kegiatan  : Divisi Debat Hukum LP2DH FH UNLAM 
Peliput                  : Humas LP2DH

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penggunaan Sistem Electronic Voting dalam Pemilu 2024

  Kajian oleh: LP2DH Editor: Muhammad Rifki      E-voting atau Electronic voting adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Sistem pemungutan ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana beberapa pemilihan lokal telah berhasil menggunakan E-voting. Keuntungan dari E-voting meliputi transparansi, efisiensi, pengurangan kecurangan, dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, termasuk masalah kredibilitas, keamanan data, penghilangan interaksi sosial, dan kendala lingkungan terkait infrastruktur teknologi. Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan dan kredibilitas sistem E-voting seperti melalui pelatihan dan peningkatan SDM dalam keahlian networking yang berperan penting dalam mengatasi risiko keamanan dan integritas data Pemilih.'       ...
Baca selengkapnya

Revisi Aturan Masa Tenang Sebelum Hari Pemungutan Suara untuk Mencegah Kampanye Bawah Tangan yang Mengganggu Independensi Pemilih

  Kajian Oleh: LP2DH Editor: Putri Ramadhaniah      Masa tenang, sebuah frasa yang sarat akan makna dalam perhelatan demokrasi. Tiga hari menjelang pencoblosan diibaratkan sebagai momen jeda untuk merenungkan pilihan tanpa terpapar hiruk pikuk kampanye. Pernyataan ini didukung dengan adanya peraturan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4) tentang Pemilihan Umum yang melarang segala bentuk kampanye baik melalui media sosial, media massa, media cetak maupun publikasi survei elektabilitas. Namun, fakta di lapangan kerap kali bersinggungan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang netral tak jarang disalahgunakan untuk kampanye terselubung ( black campaign ). Black campaign melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran demokrasi yang berbahaya. Hal ini dapat menyesatkan publik, merusak citra kandidat lain, dan memicu polarisasi di masyarakat. Realita menunjukkan celah regulasi dan minimnya penegakan hukum membuat masa tenang layaknya sebuah ilus...
Baca selengkapnya

“Saya Hanya Mengikuti Perintah Atasan” Adalah Pembelaan Yang Dibenarkan Jika Bawahan Melakukan Kesalahan Dalam Militer

 Kajian oleh : LP2DH Editor : Raisa Rizqiya      “Saya hanya mengikuti perintah atasan” mencerminkan sikap bahwa seseorang bawahan telah melaksanakan tugas atau instruksi yang diberikan oleh atasan atau komandan mereka. “Saya hanya mengikuti perintah atasan” adalah pembelaan yang dibenarkan jika bawahan melakukan kesalahan terjadi dalam militer. Di dalam militer terdapat budaya hierarki atau komando yang ketat dimana setiap bawahan harus mengikuti setiap perintah atasannya. Di Militer bawahan tidak diajarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan harus mengikuti keputusan atasannya. Atasan cenderung memegang kendali terhadap bawahannya karena bawahan terikat terhadap atasannya. Dilihat dari akar filosofisnya yaitu berdasarkan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai atasan memiliki kewajiban sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Begitu pula dengan bawahan yang memiliki kewajiban harus ...
Baca selengkapnya