Pelatihan Editing Videography

LP2DH!!!
LUAR BIASA!!!

Rabu, 6 Desember 2017. Lembaga Pengkajian, Penalaran, dan Diskusi Hukum (LP2DH) FH UNLAM Banjarmasin telah mengadakan kegiatan rutin Pelatihan Editing Videography yang merupakan program kerja dari Divisi Humas LP2DH. Kegiatan tersebut bertempat di ruang rapat Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin, diselenggarakan mulai pukul 14.30 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA. Program kerja ini merupakan salah satu syarat dari Upgrading LP2DH yang dimana nantinya apabila peserta mengikuti kegiatan ini akan menambah point untuk dapat mengikuti upgrading. "Tujuan diadakannya kegiatan ini, agar pada nantinya anggota - anggota baru LP2DH minimal dapat mengusai editing video yang nantinya akan sangat diperlukan bagi LP2DH itu sendiri." menurut M. Dimas Nugraha selaku ketua pelaksana kegiatan tersebut. Antusias peserta mengikuti kegiatan itu tergolong cukup banyak walaupun saat kegiatan berlangsung terjadi kendala teknis sedikit karna banyak peserta yang belum menginstal aplikasi editing video pada leptopnya namun hal ini bukan jadi masalah besar. "Ini merupakan agenda lanjutan yang diadakan oleh Divisi Humas yang sebelumnya juga pernah mengadakan pelatihan desain grafis, dan ini tahap kelanjutannya, namun bedanya dalam kegiatan kali ini merupakan salah satu syarat upgrading." menurut Manager Divisi Humas LP2DH Khusnul Mu'min.





Berikut video dokumenter dari LP2DH





Agenda kegiatan  : DIVISI HUMAS LP2DH FH UNLAM

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penggunaan Sistem Electronic Voting dalam Pemilu 2024

  Kajian oleh: LP2DH Editor: Muhammad Rifki      E-voting atau Electronic voting adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Sistem pemungutan ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana beberapa pemilihan lokal telah berhasil menggunakan E-voting. Keuntungan dari E-voting meliputi transparansi, efisiensi, pengurangan kecurangan, dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, termasuk masalah kredibilitas, keamanan data, penghilangan interaksi sosial, dan kendala lingkungan terkait infrastruktur teknologi. Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan dan kredibilitas sistem E-voting seperti melalui pelatihan dan peningkatan SDM dalam keahlian networking yang berperan penting dalam mengatasi risiko keamanan dan integritas data Pemilih.'       ...
Baca selengkapnya

Revisi Aturan Masa Tenang Sebelum Hari Pemungutan Suara untuk Mencegah Kampanye Bawah Tangan yang Mengganggu Independensi Pemilih

  Kajian Oleh: LP2DH Editor: Putri Ramadhaniah      Masa tenang, sebuah frasa yang sarat akan makna dalam perhelatan demokrasi. Tiga hari menjelang pencoblosan diibaratkan sebagai momen jeda untuk merenungkan pilihan tanpa terpapar hiruk pikuk kampanye. Pernyataan ini didukung dengan adanya peraturan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4) tentang Pemilihan Umum yang melarang segala bentuk kampanye baik melalui media sosial, media massa, media cetak maupun publikasi survei elektabilitas. Namun, fakta di lapangan kerap kali bersinggungan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang netral tak jarang disalahgunakan untuk kampanye terselubung ( black campaign ). Black campaign melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran demokrasi yang berbahaya. Hal ini dapat menyesatkan publik, merusak citra kandidat lain, dan memicu polarisasi di masyarakat. Realita menunjukkan celah regulasi dan minimnya penegakan hukum membuat masa tenang layaknya sebuah ilus...
Baca selengkapnya

“Saya Hanya Mengikuti Perintah Atasan” Adalah Pembelaan Yang Dibenarkan Jika Bawahan Melakukan Kesalahan Dalam Militer

 Kajian oleh : LP2DH Editor : Raisa Rizqiya      “Saya hanya mengikuti perintah atasan” mencerminkan sikap bahwa seseorang bawahan telah melaksanakan tugas atau instruksi yang diberikan oleh atasan atau komandan mereka. “Saya hanya mengikuti perintah atasan” adalah pembelaan yang dibenarkan jika bawahan melakukan kesalahan terjadi dalam militer. Di dalam militer terdapat budaya hierarki atau komando yang ketat dimana setiap bawahan harus mengikuti setiap perintah atasannya. Di Militer bawahan tidak diajarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan harus mengikuti keputusan atasannya. Atasan cenderung memegang kendali terhadap bawahannya karena bawahan terikat terhadap atasannya. Dilihat dari akar filosofisnya yaitu berdasarkan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai atasan memiliki kewajiban sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Begitu pula dengan bawahan yang memiliki kewajiban harus ...
Baca selengkapnya