Pelecehan Seksual terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

        Oleh : Rara Ayu Ranty

Pada tahun 2019, Dinas Sosial membuka suatu kelas untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut bertujuan untuk melatih skill dan memberdayakan anak berkebutuhan khusus. Mereka ditempatkan di asrama dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok memiliki pendamping/mentor. Para anak berkebutuhan khusus biasanya dipanggil "klien". Namun pada tahun 2020 terjadi suatu tindakan pelecehan seksual yang dilakukan mentor laki-laki terhadap klien perempuan, kejadian tersebut terjadi tidak hanya sekali namun sebanyak 3 kali. Namun, pelaku bersikeras bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga pelaku hanya mau bertanggung jawab pada Dinas Sosial, tidak kepada korban dan keluarga korban.

        Di dalam pasal 283 KUHP menjelaskan bahwa. "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.” 

        Dalam KUHP, pasal yang mengatur tentang pelecehan seksual tertuang di dalam pasal 269 hingga pasal 296. Walaupun banyak pasal yang mengatur mengenai hal ini, namun tidak ada pasal khusus yang menegaskan tentang pelecehan seksual yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Menurut saya, seharusnya pemerintah lebih bisa memperhatikan lagi mengenai kasus semacam ini dan menuangkan pasal baru mengenai pelecehan seksual terhadap anak berkebutuhan khusus. Walaupun kasus itu si pelaku bersikeras jika itu dilakukan atas dalih suka sama suka, hal itu juga harus dikenakan sanksi. Mengenai hal ini pastinya kita sebagai masyarakat berharap kepada pemerintah agar jauh lebih teliti lagi dalam menanggapi kasus semacam ini. Anak berkebutuhan khusus juga harus memiliki kesamaan hak yang setara seperti anak-anak lainnya. Dengan itu, diharapkan agar dikeluarkan Pasal baru yang mengatur tentang pelecehan seksual terhadap anak berkebutukan khusus

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penggunaan Sistem Electronic Voting dalam Pemilu 2024

  Kajian oleh: LP2DH Editor: Muhammad Rifki      E-voting atau Electronic voting adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Sistem pemungutan ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana beberapa pemilihan lokal telah berhasil menggunakan E-voting. Keuntungan dari E-voting meliputi transparansi, efisiensi, pengurangan kecurangan, dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, termasuk masalah kredibilitas, keamanan data, penghilangan interaksi sosial, dan kendala lingkungan terkait infrastruktur teknologi. Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan dan kredibilitas sistem E-voting seperti melalui pelatihan dan peningkatan SDM dalam keahlian networking yang berperan penting dalam mengatasi risiko keamanan dan integritas data Pemilih.'       ...
Baca selengkapnya

Revisi Aturan Masa Tenang Sebelum Hari Pemungutan Suara untuk Mencegah Kampanye Bawah Tangan yang Mengganggu Independensi Pemilih

  Kajian Oleh: LP2DH Editor: Putri Ramadhaniah      Masa tenang, sebuah frasa yang sarat akan makna dalam perhelatan demokrasi. Tiga hari menjelang pencoblosan diibaratkan sebagai momen jeda untuk merenungkan pilihan tanpa terpapar hiruk pikuk kampanye. Pernyataan ini didukung dengan adanya peraturan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4) tentang Pemilihan Umum yang melarang segala bentuk kampanye baik melalui media sosial, media massa, media cetak maupun publikasi survei elektabilitas. Namun, fakta di lapangan kerap kali bersinggungan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang netral tak jarang disalahgunakan untuk kampanye terselubung ( black campaign ). Black campaign melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran demokrasi yang berbahaya. Hal ini dapat menyesatkan publik, merusak citra kandidat lain, dan memicu polarisasi di masyarakat. Realita menunjukkan celah regulasi dan minimnya penegakan hukum membuat masa tenang layaknya sebuah ilus...
Baca selengkapnya

“Saya Hanya Mengikuti Perintah Atasan” Adalah Pembelaan Yang Dibenarkan Jika Bawahan Melakukan Kesalahan Dalam Militer

 Kajian oleh : LP2DH Editor : Raisa Rizqiya      “Saya hanya mengikuti perintah atasan” mencerminkan sikap bahwa seseorang bawahan telah melaksanakan tugas atau instruksi yang diberikan oleh atasan atau komandan mereka. “Saya hanya mengikuti perintah atasan” adalah pembelaan yang dibenarkan jika bawahan melakukan kesalahan terjadi dalam militer. Di dalam militer terdapat budaya hierarki atau komando yang ketat dimana setiap bawahan harus mengikuti setiap perintah atasannya. Di Militer bawahan tidak diajarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan harus mengikuti keputusan atasannya. Atasan cenderung memegang kendali terhadap bawahannya karena bawahan terikat terhadap atasannya. Dilihat dari akar filosofisnya yaitu berdasarkan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai atasan memiliki kewajiban sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Begitu pula dengan bawahan yang memiliki kewajiban harus ...
Baca selengkapnya