Pelecehan Seksual terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

       Oleh: Nabilla Vernanda

         Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana menjunjung tinggi suatu kebenaran dan keadilan. Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Apalagi khususnya terhadap anak dan perempuan. Melihat bahwa dikehidupan masyarakat tidak semuanya terlahir dalam keadaan sempurna, Indonesia memberikan sebuah perlindungan khusus untuk mereka. Maraknya kasus pelecehan seksual tidak hanya di alami seseorang yang bisa dibilang ‘sempurna’ dalam fisik, mental, dan intelektualnya tetapi hal ini juga dialami pada anak berkebutuhan khusus. 

        Melihat ke belakang bahwa adanya kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Kejadian ini terjadi ketika pelaku kerap memperhatikan korban yang sering berang di pasar dan kemudian si korban diajak oleh pelaku dan disuruh untuk membuka pakaian. Pada saat itu karbon menolak ajakan si pelaku. Akan tetapi, Pelaku mamaksa bahkan mencabuli korban. Kejadian ini diketahui oleh ayah karbon dikarenakan terdapat luka memar pada bagian alat intim korban. Mengetahui hal tersebut sontak ayah korbon langsung melaporkan kepada pihak yang borwajib. Atas perbuatan dari pelaku tersebut akhirnya pelaku dijerat dengan pasal 81 dan atau pasal 82 UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23. tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. 

        Dari Pasal 81 dan atau Pasal 82 UU RI Nomor 17 tahun 2016 kita lihat bahwa terdapat hukuman yang diberikan oleh pelaku dan juga perlindurgan terhadap ABK yang tercantum UU Nomor 8 Tahun 2016. Walaupun demikian palindungan terhadap ABK seringkali terkendala, karena keterbatasan penyandang disabilitas dalam penyampaian terhadap apa yang dialaminya. Seharusnya pemerinah berfokus pada kebijakan dan strategi perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus agar mereka menjadi warga negra yang juga dapat meberikan kontribusi dalam pembangunan Indonesia. Terfokus pada pasal yang diberikan kepada pelaku, seharusnya tidakk hanya berfokus pada hukuman yang diberikan kepada pelaku. Melainkan bagaimana cara melindungi ABK secara keseluruhan karena pada dasarnya kasus ini tidak semuanya terungkap. Jadi diperlukan suatu hukum yang fokus terhadap keamanan ABK. Terlebih terkait pelecehan sesual yang mana akan menimbulkan traumatic terhadap korban.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penggunaan Sistem Electronic Voting dalam Pemilu 2024

  Kajian oleh: LP2DH Editor: Muhammad Rifki      E-voting atau Electronic voting adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Sistem pemungutan ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana beberapa pemilihan lokal telah berhasil menggunakan E-voting. Keuntungan dari E-voting meliputi transparansi, efisiensi, pengurangan kecurangan, dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, termasuk masalah kredibilitas, keamanan data, penghilangan interaksi sosial, dan kendala lingkungan terkait infrastruktur teknologi. Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan dan kredibilitas sistem E-voting seperti melalui pelatihan dan peningkatan SDM dalam keahlian networking yang berperan penting dalam mengatasi risiko keamanan dan integritas data Pemilih.'       ...
Baca selengkapnya

Revisi Aturan Masa Tenang Sebelum Hari Pemungutan Suara untuk Mencegah Kampanye Bawah Tangan yang Mengganggu Independensi Pemilih

  Kajian Oleh: LP2DH Editor: Putri Ramadhaniah      Masa tenang, sebuah frasa yang sarat akan makna dalam perhelatan demokrasi. Tiga hari menjelang pencoblosan diibaratkan sebagai momen jeda untuk merenungkan pilihan tanpa terpapar hiruk pikuk kampanye. Pernyataan ini didukung dengan adanya peraturan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4) tentang Pemilihan Umum yang melarang segala bentuk kampanye baik melalui media sosial, media massa, media cetak maupun publikasi survei elektabilitas. Namun, fakta di lapangan kerap kali bersinggungan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang netral tak jarang disalahgunakan untuk kampanye terselubung ( black campaign ). Black campaign melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran demokrasi yang berbahaya. Hal ini dapat menyesatkan publik, merusak citra kandidat lain, dan memicu polarisasi di masyarakat. Realita menunjukkan celah regulasi dan minimnya penegakan hukum membuat masa tenang layaknya sebuah ilus...
Baca selengkapnya

“Saya Hanya Mengikuti Perintah Atasan” Adalah Pembelaan Yang Dibenarkan Jika Bawahan Melakukan Kesalahan Dalam Militer

 Kajian oleh : LP2DH Editor : Raisa Rizqiya      “Saya hanya mengikuti perintah atasan” mencerminkan sikap bahwa seseorang bawahan telah melaksanakan tugas atau instruksi yang diberikan oleh atasan atau komandan mereka. “Saya hanya mengikuti perintah atasan” adalah pembelaan yang dibenarkan jika bawahan melakukan kesalahan terjadi dalam militer. Di dalam militer terdapat budaya hierarki atau komando yang ketat dimana setiap bawahan harus mengikuti setiap perintah atasannya. Di Militer bawahan tidak diajarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan harus mengikuti keputusan atasannya. Atasan cenderung memegang kendali terhadap bawahannya karena bawahan terikat terhadap atasannya. Dilihat dari akar filosofisnya yaitu berdasarkan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai atasan memiliki kewajiban sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Begitu pula dengan bawahan yang memiliki kewajiban harus ...
Baca selengkapnya