Pelecehan Seksual terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

Oleh : Muhammad Dian

    Pada tahun 2019 dibukanya suatu kelas keterampilan untuk anak berkebutuhan khusus oleh Dinas Sosial disuatu daerah. Seiring waktu berjalan, tepatnya pada tahun 2020, terjadi suatu tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mentor laki-laki terhadap beberapa klien perempuan. Tindakan tersebut dilakukan di dua tempat berbeda yaitu WC asrama dan dapur asrama. Tindakan ini ada yang sampai berhubungan badan dan ada yang memegang alat kamaluan dan meremas payudara korban. Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap keadan korban di wc terjadi sebanyak 2x dan didapur sebanyak 1x. Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan mentor laki-laki tersebut sangatlah bertentangan dengan norma kesusilaan dimasyarakat. 

    Berdasarkan Pasal 1 undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 adanya kesamaan hak dan mendapatkan perlindungan terhadap diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan sebenarnya sudah diatur dalam pasal 289 sampai dengan 296 KUHP dimana pada pasal 290 KUHP menyatakan: Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Namun hal itu hanya mencakup masyarakat yang diluar penyandang disabilitas. Seharusnya ini juga diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelanggaran kesusilaan kepada teman-teman penyandang disabilitas, sehingga ada kejelasan aturan untuk para pelaku pelecehan seksual kepada anak berkebutuhan khusus.

    Jadi, perlu adanya penambahan aturan sanksi terhadap pelecehan seksual kepada anak berkebutuhan khusus sehingga meminialisir kejadian tersebut dengan mendapatkan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual tidak hanya pada masyarakat umum namun juga penyandang disabilitas.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penggunaan Sistem Electronic Voting dalam Pemilu 2024

  Kajian oleh: LP2DH Editor: Muhammad Rifki      E-voting atau Electronic voting adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Sistem pemungutan ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana beberapa pemilihan lokal telah berhasil menggunakan E-voting. Keuntungan dari E-voting meliputi transparansi, efisiensi, pengurangan kecurangan, dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, termasuk masalah kredibilitas, keamanan data, penghilangan interaksi sosial, dan kendala lingkungan terkait infrastruktur teknologi. Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan dan kredibilitas sistem E-voting seperti melalui pelatihan dan peningkatan SDM dalam keahlian networking yang berperan penting dalam mengatasi risiko keamanan dan integritas data Pemilih.'       ...
Baca selengkapnya

Revisi Aturan Masa Tenang Sebelum Hari Pemungutan Suara untuk Mencegah Kampanye Bawah Tangan yang Mengganggu Independensi Pemilih

  Kajian Oleh: LP2DH Editor: Putri Ramadhaniah      Masa tenang, sebuah frasa yang sarat akan makna dalam perhelatan demokrasi. Tiga hari menjelang pencoblosan diibaratkan sebagai momen jeda untuk merenungkan pilihan tanpa terpapar hiruk pikuk kampanye. Pernyataan ini didukung dengan adanya peraturan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4) tentang Pemilihan Umum yang melarang segala bentuk kampanye baik melalui media sosial, media massa, media cetak maupun publikasi survei elektabilitas. Namun, fakta di lapangan kerap kali bersinggungan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang netral tak jarang disalahgunakan untuk kampanye terselubung ( black campaign ). Black campaign melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran demokrasi yang berbahaya. Hal ini dapat menyesatkan publik, merusak citra kandidat lain, dan memicu polarisasi di masyarakat. Realita menunjukkan celah regulasi dan minimnya penegakan hukum membuat masa tenang layaknya sebuah ilus...
Baca selengkapnya

“Saya Hanya Mengikuti Perintah Atasan” Adalah Pembelaan Yang Dibenarkan Jika Bawahan Melakukan Kesalahan Dalam Militer

 Kajian oleh : LP2DH Editor : Raisa Rizqiya      “Saya hanya mengikuti perintah atasan” mencerminkan sikap bahwa seseorang bawahan telah melaksanakan tugas atau instruksi yang diberikan oleh atasan atau komandan mereka. “Saya hanya mengikuti perintah atasan” adalah pembelaan yang dibenarkan jika bawahan melakukan kesalahan terjadi dalam militer. Di dalam militer terdapat budaya hierarki atau komando yang ketat dimana setiap bawahan harus mengikuti setiap perintah atasannya. Di Militer bawahan tidak diajarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan harus mengikuti keputusan atasannya. Atasan cenderung memegang kendali terhadap bawahannya karena bawahan terikat terhadap atasannya. Dilihat dari akar filosofisnya yaitu berdasarkan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai atasan memiliki kewajiban sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Begitu pula dengan bawahan yang memiliki kewajiban harus ...
Baca selengkapnya