Perlindungan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

 Oleh: M. Ervan Fadillah

    Pelecehan Seksual merupakan kasus yang sering terjadi di Indonesia. Pada Tahun 2020 terjadi suatu tindakan pelecehan seksual terhadap anak berkebutuhan khusus korban tersebut merupakan seorang perempuan dan pelakunya adalah seorang laki-laki. Kejadian tersebut terjadi di suatu Asrama yang diadakan oleh Dinas Sosial. Setiap anak didampingi oleh suatu mentor untuk melatih skill dan memberdayakan anak berkebutuhan khusus tersebut. Namun, pelaku tersebut malah memanfaatkan kekurangan korban tersebut untuk dilecehkan. Dan hal ini tidak terjadi sekali saja namun berkali-kali. Bahkan ada yang sampai berhubungan intim. Akhirnya tak lama kemudian hal tersebut telah dibuka dengan salah satu orang tua korban mengajak anaknya untuk berdiskusi, korban akhimya mengaku bahwa ia mendapat tindakan seksual oleh mentor laki-laki tersebut. Pelaku juga akhirnya mengakui perbuatan tersebut namun bersikeras bahwa korban tersebut manyukai pelaku, sehingga pelaku mau bertanggung jawab kepada dinas namun tidak kepada korban.

     Terdapat Pasal KUHP 239-296, yang intinya bahwa membiarkan dirinya atau membujuk seseorang untuk melakukan perbuatan cabul akan dihukum penjara selamanya 7 tahun. Namun dalam pasal tersebut tidak adanya peraturan yang mewajibkan seorang pelaku untuk mendapatkan pertanggung jawaban terhadap suatu korban. Yang membuat mentor laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab terhadap ABK perempuan tersebut.

     Seharusnya ada suatu peraturan dari pemerintah yang dapat memberikan kewajiban terhadap suatu pelaku pelecehan seksual agar korban-korban pelecehan seksual tersebut mendapatkan pertanggung jawaban yang harusnya mereka dapatkan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penggunaan Sistem Electronic Voting dalam Pemilu 2024

  Kajian oleh: LP2DH Editor: Muhammad Rifki      E-voting atau Electronic voting adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Sistem pemungutan ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana beberapa pemilihan lokal telah berhasil menggunakan E-voting. Keuntungan dari E-voting meliputi transparansi, efisiensi, pengurangan kecurangan, dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, termasuk masalah kredibilitas, keamanan data, penghilangan interaksi sosial, dan kendala lingkungan terkait infrastruktur teknologi. Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan dan kredibilitas sistem E-voting seperti melalui pelatihan dan peningkatan SDM dalam keahlian networking yang berperan penting dalam mengatasi risiko keamanan dan integritas data Pemilih.'       ...
Baca selengkapnya

Revisi Aturan Masa Tenang Sebelum Hari Pemungutan Suara untuk Mencegah Kampanye Bawah Tangan yang Mengganggu Independensi Pemilih

  Kajian Oleh: LP2DH Editor: Putri Ramadhaniah      Masa tenang, sebuah frasa yang sarat akan makna dalam perhelatan demokrasi. Tiga hari menjelang pencoblosan diibaratkan sebagai momen jeda untuk merenungkan pilihan tanpa terpapar hiruk pikuk kampanye. Pernyataan ini didukung dengan adanya peraturan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4) tentang Pemilihan Umum yang melarang segala bentuk kampanye baik melalui media sosial, media massa, media cetak maupun publikasi survei elektabilitas. Namun, fakta di lapangan kerap kali bersinggungan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang netral tak jarang disalahgunakan untuk kampanye terselubung ( black campaign ). Black campaign melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran demokrasi yang berbahaya. Hal ini dapat menyesatkan publik, merusak citra kandidat lain, dan memicu polarisasi di masyarakat. Realita menunjukkan celah regulasi dan minimnya penegakan hukum membuat masa tenang layaknya sebuah ilus...
Baca selengkapnya

“Saya Hanya Mengikuti Perintah Atasan” Adalah Pembelaan Yang Dibenarkan Jika Bawahan Melakukan Kesalahan Dalam Militer

 Kajian oleh : LP2DH Editor : Raisa Rizqiya      “Saya hanya mengikuti perintah atasan” mencerminkan sikap bahwa seseorang bawahan telah melaksanakan tugas atau instruksi yang diberikan oleh atasan atau komandan mereka. “Saya hanya mengikuti perintah atasan” adalah pembelaan yang dibenarkan jika bawahan melakukan kesalahan terjadi dalam militer. Di dalam militer terdapat budaya hierarki atau komando yang ketat dimana setiap bawahan harus mengikuti setiap perintah atasannya. Di Militer bawahan tidak diajarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan harus mengikuti keputusan atasannya. Atasan cenderung memegang kendali terhadap bawahannya karena bawahan terikat terhadap atasannya. Dilihat dari akar filosofisnya yaitu berdasarkan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai atasan memiliki kewajiban sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Begitu pula dengan bawahan yang memiliki kewajiban harus ...
Baca selengkapnya