Pelecehan Seksual terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

 Oleh: Tiara Aulia 

        Pada tahun 2019 dibuka kelas keterampilan untuk anak berkebutuhan khusus disuatu daerah, mereka ditempatkan disuatu asrama secara terpisah (laki-laki dan perempuan). Masing-masing anak, terutama perempuan dibagi beberapa kelompok dan setiap kelompok dimentori 2 orang laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2020, terjadi suatu tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh mentor laki-laki kepada beberapa klien perempuan. Berdasarkan fakta, ada dua klien perempuan yang menjadi korban tindakan pelecehan seksual, kejadian tersebut dilakukan di dua tempat, yaitu di WC terjadi sebanyak 2 kali, sedangkan di dapur hanya 1 kali. Tindakan pelecehan seksual ini terungkup setelah orang tua klien yang mencuriga anaknya menyembunyikan sesuatu, lalu setelah diajak diskusi beberapa kali barulah si anak mengaku mendapat pelecehan seksual oleh laki-laki tersebut. 

        Untuk kasus pelecehan seksual memang banyak pasalnya, salah satunya yaitu pasal 289 KUHP. “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa sesorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun". 

        Jadi, menurut saya dari pasal 289 KUHP tersebut memang untuk kasus pelecehan seksual secara umum, tetapi tidak ada memuat secara khusus terkait pelecehan seksual terhadap anak berkebutuhan khusus, dalam pasal tersebut hanya menyebutkan seseorang yang artinya pasal tersebut diperuntukkan untuk umum, kalaunya khusus untuk anak berkebutuhan khusus menurut saya pasti isinya akan menjadi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa anak berkebutuhan khusus melakukan...” .

        Seharusnya, akan lebih baik jika pemerintah mengeluarkan pasal khusus terkait pelecehan seksual untuk anak diluar nikah atau dimuat dalam pasal 289 KUHP tersebut disebutkan untuk umum dan juga dimuat untuk anak berkebutuhan khusus agar mereka juga mendapat perlindungan hukum selayaknya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penggunaan Sistem Electronic Voting dalam Pemilu 2024

  Kajian oleh: LP2DH Editor: Muhammad Rifki      E-voting atau Electronic voting adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Sistem pemungutan ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana beberapa pemilihan lokal telah berhasil menggunakan E-voting. Keuntungan dari E-voting meliputi transparansi, efisiensi, pengurangan kecurangan, dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, termasuk masalah kredibilitas, keamanan data, penghilangan interaksi sosial, dan kendala lingkungan terkait infrastruktur teknologi. Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan dan kredibilitas sistem E-voting seperti melalui pelatihan dan peningkatan SDM dalam keahlian networking yang berperan penting dalam mengatasi risiko keamanan dan integritas data Pemilih.'       ...
Baca selengkapnya

Revisi Aturan Masa Tenang Sebelum Hari Pemungutan Suara untuk Mencegah Kampanye Bawah Tangan yang Mengganggu Independensi Pemilih

  Kajian Oleh: LP2DH Editor: Putri Ramadhaniah      Masa tenang, sebuah frasa yang sarat akan makna dalam perhelatan demokrasi. Tiga hari menjelang pencoblosan diibaratkan sebagai momen jeda untuk merenungkan pilihan tanpa terpapar hiruk pikuk kampanye. Pernyataan ini didukung dengan adanya peraturan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4) tentang Pemilihan Umum yang melarang segala bentuk kampanye baik melalui media sosial, media massa, media cetak maupun publikasi survei elektabilitas. Namun, fakta di lapangan kerap kali bersinggungan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang netral tak jarang disalahgunakan untuk kampanye terselubung ( black campaign ). Black campaign melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran demokrasi yang berbahaya. Hal ini dapat menyesatkan publik, merusak citra kandidat lain, dan memicu polarisasi di masyarakat. Realita menunjukkan celah regulasi dan minimnya penegakan hukum membuat masa tenang layaknya sebuah ilus...
Baca selengkapnya

“Saya Hanya Mengikuti Perintah Atasan” Adalah Pembelaan Yang Dibenarkan Jika Bawahan Melakukan Kesalahan Dalam Militer

 Kajian oleh : LP2DH Editor : Raisa Rizqiya      “Saya hanya mengikuti perintah atasan” mencerminkan sikap bahwa seseorang bawahan telah melaksanakan tugas atau instruksi yang diberikan oleh atasan atau komandan mereka. “Saya hanya mengikuti perintah atasan” adalah pembelaan yang dibenarkan jika bawahan melakukan kesalahan terjadi dalam militer. Di dalam militer terdapat budaya hierarki atau komando yang ketat dimana setiap bawahan harus mengikuti setiap perintah atasannya. Di Militer bawahan tidak diajarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan harus mengikuti keputusan atasannya. Atasan cenderung memegang kendali terhadap bawahannya karena bawahan terikat terhadap atasannya. Dilihat dari akar filosofisnya yaitu berdasarkan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai atasan memiliki kewajiban sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Begitu pula dengan bawahan yang memiliki kewajiban harus ...
Baca selengkapnya