Pelecehan Seksual terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

 Oleh: Dina Rahma Amalia 

        Di Indonesia Salah satu masalah yang marak diperbincangkan adalah kasus pelecehan seksual seperti pelecehan gender, perilaku menggoda dan sentuhan fisik yang disengaja. Perlakuan ini membuat trauma, depresi, ketakutan, cemas, dan menjadi suka melamun. Sayangnya kasus ini terjadi lagi di tahun 2020, pelecehan seksual ini dilakukan oleh seorang mentor laki-laki yang melakukannya kepada beberapa klien, pelecehan seksual ini terjadi di dua tempat yang berbeda yaitu di wc asrama dan dapur asrama. Berdasarkan fakta yang diketahui ada 2 orang klien yang menjadi korban tindakan pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mentor laki-laki tersebut mendapat kecurigaan dari orang tua klien yang mengaku bahwa anaknya menyembunyikan sesuatu. Setelah klien diajak berdiskusi beberapa kali dengan orang tua nya, klien baru mengakui bahwa mendapat tindakan pelecehan seksual oleh mentor laki-laki tersebut. Jika berdasarkan pengakuan pelaku, pelaku melakukan dengan dasar suka sama suka, sehingga pelaku (mentor laki-laki) mau bertanggung jawab kepada Dinas Sosial, namun tidak kepada korban dan keluargaa korban. 

        Seperti yang kita tahu tidak semua orang mengerti apa itu pelecehan seksual apalagi kasus ini terjadi kepada anak berkebutuhan khusus yang dimana kurangnya edukasi mereka terhadap bagaimana cara mengatasi pelecehan seksual, dalam penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa kurangnya pengetahuan mereka terhadap pelecehan seksual maka perbuatan ini termasuk perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan seorang Anak Berkebutuhan Khusus yang tercantum dalam pasal 189 "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana perjara paling lama sembilan tahun" Dari kasus diatas dapat kita kritisi bahwa seharusnya pemerintah dan DPR mengeluarkan undang-undang yang lebih spesifik dalam hal pelecehan seksual khususnya terhadap anak berkebutuhan khusus.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penggunaan Sistem Electronic Voting dalam Pemilu 2024

  Kajian oleh: LP2DH Editor: Muhammad Rifki      E-voting atau Electronic voting adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Sistem pemungutan ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana beberapa pemilihan lokal telah berhasil menggunakan E-voting. Keuntungan dari E-voting meliputi transparansi, efisiensi, pengurangan kecurangan, dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, termasuk masalah kredibilitas, keamanan data, penghilangan interaksi sosial, dan kendala lingkungan terkait infrastruktur teknologi. Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan dan kredibilitas sistem E-voting seperti melalui pelatihan dan peningkatan SDM dalam keahlian networking yang berperan penting dalam mengatasi risiko keamanan dan integritas data Pemilih.'       ...
Baca selengkapnya

Revisi Aturan Masa Tenang Sebelum Hari Pemungutan Suara untuk Mencegah Kampanye Bawah Tangan yang Mengganggu Independensi Pemilih

  Kajian Oleh: LP2DH Editor: Putri Ramadhaniah      Masa tenang, sebuah frasa yang sarat akan makna dalam perhelatan demokrasi. Tiga hari menjelang pencoblosan diibaratkan sebagai momen jeda untuk merenungkan pilihan tanpa terpapar hiruk pikuk kampanye. Pernyataan ini didukung dengan adanya peraturan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4) tentang Pemilihan Umum yang melarang segala bentuk kampanye baik melalui media sosial, media massa, media cetak maupun publikasi survei elektabilitas. Namun, fakta di lapangan kerap kali bersinggungan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang netral tak jarang disalahgunakan untuk kampanye terselubung ( black campaign ). Black campaign melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran demokrasi yang berbahaya. Hal ini dapat menyesatkan publik, merusak citra kandidat lain, dan memicu polarisasi di masyarakat. Realita menunjukkan celah regulasi dan minimnya penegakan hukum membuat masa tenang layaknya sebuah ilus...
Baca selengkapnya

“Saya Hanya Mengikuti Perintah Atasan” Adalah Pembelaan Yang Dibenarkan Jika Bawahan Melakukan Kesalahan Dalam Militer

 Kajian oleh : LP2DH Editor : Raisa Rizqiya      “Saya hanya mengikuti perintah atasan” mencerminkan sikap bahwa seseorang bawahan telah melaksanakan tugas atau instruksi yang diberikan oleh atasan atau komandan mereka. “Saya hanya mengikuti perintah atasan” adalah pembelaan yang dibenarkan jika bawahan melakukan kesalahan terjadi dalam militer. Di dalam militer terdapat budaya hierarki atau komando yang ketat dimana setiap bawahan harus mengikuti setiap perintah atasannya. Di Militer bawahan tidak diajarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan harus mengikuti keputusan atasannya. Atasan cenderung memegang kendali terhadap bawahannya karena bawahan terikat terhadap atasannya. Dilihat dari akar filosofisnya yaitu berdasarkan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai atasan memiliki kewajiban sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Begitu pula dengan bawahan yang memiliki kewajiban harus ...
Baca selengkapnya