Pelecehan seksual terhadap Anak Berkebutuhon Khusus (ABK)

 Oleh: Lissa Celsabella 

        Pelecehan Seksual adalah salah satu kejahatan yang akan memberikan trauma secara fisik maupun mental terhadap korban. Indonesia adalah negara yang sering memiliki kasus tersebut, Seperti halnya yang terjadi pada 2020 lalu, disalah satu kelas berkebutuhan khusus terjadi kasus pelecehan seksual yang mana korbannya adalah anak-anak berkebutuhan khusus, dilakukan oleh laki-laki yang disebut mentor. Hal ini diketahui berdasarkan atas kecurigaan orang tua. Setelah diajak diskusi para korban pun mengaku mendapat tindakan pelecehan seksual. Pelaku pun bersikeras bahwa hindakan tersebut dilakukan atas dasar sama sama suka. 

        Untuk karus pencabulan sebenarnya ada pada KUHP Pasal 289, tetapi pasal tersebut tidak menyebutkan tentang ABK, sedangkan pada kasus diatas Korban adalah anak ABK, pelaku juga bersikeras bahwa didasari suka sama suka. Jika kita pikirkan, anak-anak berkebutuhan khusus cara berpikirnya istimewa, bisa saja dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku. 

        Berdasarkan kasus diatas bisa kita lihat KUHP masih memiliki kekurangan dalam kasus-kasus tertentu. Kasus Pelecehan Selesual terhadap anak berkebutuhan khusus bisa saja tidak hanya terjadi pada kasus diatas, mungkin sudah banyak terjadi tetapi para korban terlalu takut untuk melaporkan atau lebih mirisnya anak-anak berkebutuhan khusus malah tidak mengerti apa yang terjadi. Pemerintah hendaknya bisa menyesuaikan KUHP, tentang Pelecehan terhadap anak berkebutuhan khusus, atau merevisi dengan menambahkan pasal tentang kasus seperti diatas. Karena hal tersebut pasti tidak akan berhenti disatu kasus diatas.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penggunaan Sistem Electronic Voting dalam Pemilu 2024

  Kajian oleh: LP2DH Editor: Muhammad Rifki      E-voting atau Electronic voting adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Sistem pemungutan ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana beberapa pemilihan lokal telah berhasil menggunakan E-voting. Keuntungan dari E-voting meliputi transparansi, efisiensi, pengurangan kecurangan, dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, termasuk masalah kredibilitas, keamanan data, penghilangan interaksi sosial, dan kendala lingkungan terkait infrastruktur teknologi. Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan dan kredibilitas sistem E-voting seperti melalui pelatihan dan peningkatan SDM dalam keahlian networking yang berperan penting dalam mengatasi risiko keamanan dan integritas data Pemilih.'       ...
Baca selengkapnya

Revisi Aturan Masa Tenang Sebelum Hari Pemungutan Suara untuk Mencegah Kampanye Bawah Tangan yang Mengganggu Independensi Pemilih

  Kajian Oleh: LP2DH Editor: Putri Ramadhaniah      Masa tenang, sebuah frasa yang sarat akan makna dalam perhelatan demokrasi. Tiga hari menjelang pencoblosan diibaratkan sebagai momen jeda untuk merenungkan pilihan tanpa terpapar hiruk pikuk kampanye. Pernyataan ini didukung dengan adanya peraturan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4) tentang Pemilihan Umum yang melarang segala bentuk kampanye baik melalui media sosial, media massa, media cetak maupun publikasi survei elektabilitas. Namun, fakta di lapangan kerap kali bersinggungan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang netral tak jarang disalahgunakan untuk kampanye terselubung ( black campaign ). Black campaign melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran demokrasi yang berbahaya. Hal ini dapat menyesatkan publik, merusak citra kandidat lain, dan memicu polarisasi di masyarakat. Realita menunjukkan celah regulasi dan minimnya penegakan hukum membuat masa tenang layaknya sebuah ilus...
Baca selengkapnya

“Saya Hanya Mengikuti Perintah Atasan” Adalah Pembelaan Yang Dibenarkan Jika Bawahan Melakukan Kesalahan Dalam Militer

 Kajian oleh : LP2DH Editor : Raisa Rizqiya      “Saya hanya mengikuti perintah atasan” mencerminkan sikap bahwa seseorang bawahan telah melaksanakan tugas atau instruksi yang diberikan oleh atasan atau komandan mereka. “Saya hanya mengikuti perintah atasan” adalah pembelaan yang dibenarkan jika bawahan melakukan kesalahan terjadi dalam militer. Di dalam militer terdapat budaya hierarki atau komando yang ketat dimana setiap bawahan harus mengikuti setiap perintah atasannya. Di Militer bawahan tidak diajarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan harus mengikuti keputusan atasannya. Atasan cenderung memegang kendali terhadap bawahannya karena bawahan terikat terhadap atasannya. Dilihat dari akar filosofisnya yaitu berdasarkan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai atasan memiliki kewajiban sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Begitu pula dengan bawahan yang memiliki kewajiban harus ...
Baca selengkapnya