KORUPSI DI INDONESIA


Oleh : Lida


Kasus korupsi di Indonesia merupakan suatu masalah yang sudah membudaya sejak dulu hingga sekarang, dapat kita ketahui sejak beberapa puluh tahun yang lalu kita “dibiasakan” dengan berita kasus korupsi. Mengapa saya katakan “dibiasakan”? Karena memang sejak dulu hingga pecan terakhir ini di media cetak maupun elektronik sering sekali kita jumpai berita tentang kasus korupsi  yang selalu membuat setiap orang merasa hatinya terluka dan kecewa. Bukan hanya kecewa dengan mental para pejabat bangsa namun juga kecewa atas buruknya system pengawasan atas pelaksanaan operasional sebuah negara. Jika korupsi telah menjadi suatu budaya maka alat untuk menyerangnya berupa tatanan hukum yang keras menjadi kurang berarti. Hukum akhirnya hanya mememilki kekuatan di atas kertas yang tidak memilki daya apapun untuk mencegah dan menghukum perbuatan korupsi. Hal ini karena sebagian besar orang Indonesia sudah terlanjur merasa enak dengan korupsi. Hukum tidak mencerminkan niat dan kehendak bangsa ini, namun korupsi telah mendarah daging.
Korupsi juga telah dilakukan secara turun-temurun. Bukan hanya turun-temurun, anak-anak yang dilahirkan bukan dari orang tua yang korupsi pun bias menjadi koruptor, apalagi jika anak itu lahir dari orang tua yang korup. Para orang tua pun bangga sekali jika melihat anaknya sukses dari sisi materi tanpa melihat bahwa uang yang mereka dapatkan itu berasal dari rezeki yang tidak halal.
Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi di dengar, karena merupakan suatu masalah yang sudah lama dan dilakukan secara turun-temurun yang membuat negara kita tercemar di mata dunia. Dan sudah selayaknya semua pihak yang bertanggungjawabakan hal tersebut bahu-membahu bekerja sama dengan penuh kesadaran agar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran di negara yang kita cintai ini.  tindakan yang tegas dan jujur harus dilakukan dengan serius. Sanksi tegas terhadap pihak terkait yang melakukan korupsi sudah selayaknya segera dilakukan demi sejahteranya negara kita.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penggunaan Sistem Electronic Voting dalam Pemilu 2024

  Kajian oleh: LP2DH Editor: Muhammad Rifki      E-voting atau Electronic voting adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Sistem pemungutan ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana beberapa pemilihan lokal telah berhasil menggunakan E-voting. Keuntungan dari E-voting meliputi transparansi, efisiensi, pengurangan kecurangan, dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, termasuk masalah kredibilitas, keamanan data, penghilangan interaksi sosial, dan kendala lingkungan terkait infrastruktur teknologi. Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan dan kredibilitas sistem E-voting seperti melalui pelatihan dan peningkatan SDM dalam keahlian networking yang berperan penting dalam mengatasi risiko keamanan dan integritas data Pemilih.'       ...
Baca selengkapnya

Revisi Aturan Masa Tenang Sebelum Hari Pemungutan Suara untuk Mencegah Kampanye Bawah Tangan yang Mengganggu Independensi Pemilih

  Kajian Oleh: LP2DH Editor: Putri Ramadhaniah      Masa tenang, sebuah frasa yang sarat akan makna dalam perhelatan demokrasi. Tiga hari menjelang pencoblosan diibaratkan sebagai momen jeda untuk merenungkan pilihan tanpa terpapar hiruk pikuk kampanye. Pernyataan ini didukung dengan adanya peraturan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4) tentang Pemilihan Umum yang melarang segala bentuk kampanye baik melalui media sosial, media massa, media cetak maupun publikasi survei elektabilitas. Namun, fakta di lapangan kerap kali bersinggungan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang netral tak jarang disalahgunakan untuk kampanye terselubung ( black campaign ). Black campaign melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran demokrasi yang berbahaya. Hal ini dapat menyesatkan publik, merusak citra kandidat lain, dan memicu polarisasi di masyarakat. Realita menunjukkan celah regulasi dan minimnya penegakan hukum membuat masa tenang layaknya sebuah ilus...
Baca selengkapnya

“Saya Hanya Mengikuti Perintah Atasan” Adalah Pembelaan Yang Dibenarkan Jika Bawahan Melakukan Kesalahan Dalam Militer

 Kajian oleh : LP2DH Editor : Raisa Rizqiya      “Saya hanya mengikuti perintah atasan” mencerminkan sikap bahwa seseorang bawahan telah melaksanakan tugas atau instruksi yang diberikan oleh atasan atau komandan mereka. “Saya hanya mengikuti perintah atasan” adalah pembelaan yang dibenarkan jika bawahan melakukan kesalahan terjadi dalam militer. Di dalam militer terdapat budaya hierarki atau komando yang ketat dimana setiap bawahan harus mengikuti setiap perintah atasannya. Di Militer bawahan tidak diajarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan harus mengikuti keputusan atasannya. Atasan cenderung memegang kendali terhadap bawahannya karena bawahan terikat terhadap atasannya. Dilihat dari akar filosofisnya yaitu berdasarkan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai atasan memiliki kewajiban sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Begitu pula dengan bawahan yang memiliki kewajiban harus ...
Baca selengkapnya